Baru dua hari bekerja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gedung D yang terletak di
kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Di gedung itu, pria yang kerap disapa
Ahok ini mengunjungi ruangan kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan
Inspektorat.
Ahok yang mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat tampak didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budhiastuti dan Kepala Biro Umum Pemprov DKI Jakarta Sri Mulyani. Dia mengecek detail semua yang ada di ruangan termasuk cara berpakaian para PNS.
Dalam sidaknya, Ahok berulang kali menyampaikan visi misi kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo, yakni melakukan penghematan, meningkatkan pelayanan dan transparan dalam menggunakan anggaran.
Ahok mengaku tak begitu suka kegiatan sidak seperti yang dilakukan hari itu. Tapi karena dia menjabat sebagai wakil gubernur maka hal itu dia lakukan. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai 'polisi' nya Jokowi.
"Nah kalau yang jahat-jahat, yang galak-galak saya. Karena kita akan tegas. Jadi kalau mau lihat saya pergi cepet, buat beres, pasti saya pergi kok," kelakar Ahok kala itu.
Banyak hal yang disampaikan Ahok pada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, semua itu dia lakukan atas perintah gubernur. Dengan tujuan membenahi sistem birokrasi yang berjalan di lingkungan Pemprov DKI menjadi lebih baik.
Berikut perintah-perintah Ahok pada jajaran SKPD saat dirinya melakukan sidak.
Ahok yang mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat tampak didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budhiastuti dan Kepala Biro Umum Pemprov DKI Jakarta Sri Mulyani. Dia mengecek detail semua yang ada di ruangan termasuk cara berpakaian para PNS.
Dalam sidaknya, Ahok berulang kali menyampaikan visi misi kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo, yakni melakukan penghematan, meningkatkan pelayanan dan transparan dalam menggunakan anggaran.
Ahok mengaku tak begitu suka kegiatan sidak seperti yang dilakukan hari itu. Tapi karena dia menjabat sebagai wakil gubernur maka hal itu dia lakukan. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai 'polisi' nya Jokowi.
"Nah kalau yang jahat-jahat, yang galak-galak saya. Karena kita akan tegas. Jadi kalau mau lihat saya pergi cepet, buat beres, pasti saya pergi kok," kelakar Ahok kala itu.
Banyak hal yang disampaikan Ahok pada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, semua itu dia lakukan atas perintah gubernur. Dengan tujuan membenahi sistem birokrasi yang berjalan di lingkungan Pemprov DKI menjadi lebih baik.
Berikut perintah-perintah Ahok pada jajaran SKPD saat dirinya melakukan sidak.
1. PNS wajib pakai name tag dan seragam
Ahok bukan orang baru di birokrasi. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai bupati Belitung Timur, meski hanya satu tahun.
Oleh karena itu, Ahok sangat disiplin dalam hal pakaian dinas dan penggunaan atribut PNS. Dia juga menyindir PNS yang (???) menggunakan baju dinas harian.
"Jangan malu pakai baju PNS. Saya sebenarnya juga lebih suka pakai jas dan dasi. Tapi kita harus sama dong, harus bangga dong jadi Korpri, kalau malu jadi Korpri udah gawat kita," kata Ahok saat sidak.
"Tolong nama (name tag) yang belum dipakai, apalagi (PNS) BKD itu wajib pakai nama. Yang pakai kerudung bisa pakai identitasnya di luar, supaya bisa kebaca dan saling kenal," tambah Ahok.
Oleh karena itu, Ahok sangat disiplin dalam hal pakaian dinas dan penggunaan atribut PNS. Dia juga menyindir PNS yang (???) menggunakan baju dinas harian.
"Jangan malu pakai baju PNS. Saya sebenarnya juga lebih suka pakai jas dan dasi. Tapi kita harus sama dong, harus bangga dong jadi Korpri, kalau malu jadi Korpri udah gawat kita," kata Ahok saat sidak.
"Tolong nama (name tag) yang belum dipakai, apalagi (PNS) BKD itu wajib pakai nama. Yang pakai kerudung bisa pakai identitasnya di luar, supaya bisa kebaca dan saling kenal," tambah Ahok.
2. PNS boleh curhat lewat email, sms atau BBM
Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) buat sebagian orang
menjadi tentangan tersendiri. Misalnya dari segi penghasil, tentu
karyawan swasta atau pemerintah pusat gajinya lebih besar.
Meski demikian, Ahok tak ingin hal itu jadi masalah yang membuat prestasi kinerja menurun. Menurutnya, PNS boleh� menyampaikan keluh kesah mereka dan dia berjanji akan meladeni.
Sekalipun menemukan kendala di bidangnya, Ahok berharap hal itu segera didiskusikan dan tidak berlarut-larut.
"Mau ketemu saya gampang, tinggal ketok ruangan saya atau cegat di mobil. Kalau memang susah ngomong bikin tertulis, atau email, asal menyertakan no ponselnya kalau sampai ada sumbatan berarti ada masalah di institusi," kata Ahok.
Meski demikian, Ahok tak ingin hal itu jadi masalah yang membuat prestasi kinerja menurun. Menurutnya, PNS boleh� menyampaikan keluh kesah mereka dan dia berjanji akan meladeni.
Sekalipun menemukan kendala di bidangnya, Ahok berharap hal itu segera didiskusikan dan tidak berlarut-larut.
"Mau ketemu saya gampang, tinggal ketok ruangan saya atau cegat di mobil. Kalau memang susah ngomong bikin tertulis, atau email, asal menyertakan no ponselnya kalau sampai ada sumbatan berarti ada masalah di institusi," kata Ahok.
3. Gedung Pemprov harus ada ruang menyusui
Seperti di mal-mal dan beberapa tempat umum lainnya, pihak
pengelola gedung swasta pasti menyediakan tempat khusus wanita yang
menyusui. Tujuannya, agar para ibu tetap bisa memberikan atau mempompa
Air Susu Ibu (ASI) meski dalam kesibukan bekerja.
Saat meninjau di lantai BKD, Ahok tak menemukan itu. Dia segera memanggil Kepala Biro Umum Sri Mulyani untuk segera menyiapkan ruang menyusui.
"Saya nggak mau dengar lagi ada PNS kita yang pompa ASI itu di gudang dan kamar mandi. Itu nggak boleh terjadi di DKI bikin malu kan banyak ruangan," kata Ahok.
Ahok juga menyarankan agar dibelikan kulkas dengan tujuan dapat menyimpan ASI yang telah dipompa sebelumnya.
"Sekaligus tempatnya kulkasnya biar bersih, bila perlu kita sediakan pompa," janji Ahok.
Menurutnya balita usia wajib diberikan ASI. "Anak-anak balita itu penting, susu jangan beli susu formula nanti bandel kulitnya seperti sapi," ucapnya sambil tertawa.
Saat meninjau di lantai BKD, Ahok tak menemukan itu. Dia segera memanggil Kepala Biro Umum Sri Mulyani untuk segera menyiapkan ruang menyusui.
"Saya nggak mau dengar lagi ada PNS kita yang pompa ASI itu di gudang dan kamar mandi. Itu nggak boleh terjadi di DKI bikin malu kan banyak ruangan," kata Ahok.
Ahok juga menyarankan agar dibelikan kulkas dengan tujuan dapat menyimpan ASI yang telah dipompa sebelumnya.
"Sekaligus tempatnya kulkasnya biar bersih, bila perlu kita sediakan pompa," janji Ahok.
Menurutnya balita usia wajib diberikan ASI. "Anak-anak balita itu penting, susu jangan beli susu formula nanti bandel kulitnya seperti sapi," ucapnya sambil tertawa.
4. PNS diperbolehkan pilih kantor dekat rumah
Sesuai dengan visi misinya, Ahok menyebut pelayanan di
Jakarta harus menyeluruh dan tidak terfokus di pusat saja. Oleh karena
itu, Ahok mempersilakan jika ada PNS yang minat pindah kantor ke
kelurahan atau kecamatan di sekitar rumahnya.
"Kalau ada yang punya hati pingin dekat rumahnya kerja di kelurahan atau kecamatan, ajukan pindah. Selama masih bisa kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Karena kita mau perkuat di kelurahan dan kecamatan. Ajukan ke ke BKD, kalau gak diladeni lapor saya," katanya.
"Kalau ada yang punya hati pingin dekat rumahnya kerja di kelurahan atau kecamatan, ajukan pindah. Selama masih bisa kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Karena kita mau perkuat di kelurahan dan kecamatan. Ajukan ke ke BKD, kalau gak diladeni lapor saya," katanya.
5. Penghematan ruangan
Sesuai dengan visi misi melakukan penghematan, Ahok juga
meminta Karo Umum Pemprov DKI menghitung detail berapa banyak ruangan
menganggur di Gedung D Balai Kota. Bahkan dia berwacana, ruangan kosong
yang tidak dimanfaatkan sebaiknya disewakan ke swasta.
"Kita mau kurangi ruangan karena terlalu boros, kalau bisa digabung kita kurangi. Buat apa segede gajah tapi nganggur semua. Kita harus hemat ruang rapat, permeter kalau di Jakarta Rp 80 juta. Kantor paling mahal ini," ucap Ahok sambil memerintah Karo Umum Sri Mulyani menghitung seberapa sering ruangan itu digunakan.
"Kita mau kurangi ruangan karena terlalu boros, kalau bisa digabung kita kurangi. Buat apa segede gajah tapi nganggur semua. Kita harus hemat ruang rapat, permeter kalau di Jakarta Rp 80 juta. Kantor paling mahal ini," ucap Ahok sambil memerintah Karo Umum Sri Mulyani menghitung seberapa sering ruangan itu digunakan.
6. PNS berkeliaran ditangkap
Ahok sudah paham benar tabiat PNS. Menurutnya, pemberlakuan
finger print atau absen pemindai jari tak semerta-merta membuat PNS
tertib dan tidak membolos.
"Ini punya masalah, saya tahu PNS ini memang dia setor tangan abis itu dia pergi, nanti mau pulang dia setor lagi. Makanya kita perlu perbanyak CCTV agar saya bisa memantau," katanya.
Ahok tak segan-segan menangkap PNS yang kedapatan berkeliaran saat jam kerja. Meski demikian dia tahu di Jakarta akan sangat sulit menangkap PNS yang membolos.
"Soalnya di Jakarta terlalu luas, bisa aja dia ganti baju di luar sana," kelakarnya.
"Ini punya masalah, saya tahu PNS ini memang dia setor tangan abis itu dia pergi, nanti mau pulang dia setor lagi. Makanya kita perlu perbanyak CCTV agar saya bisa memantau," katanya.
Ahok tak segan-segan menangkap PNS yang kedapatan berkeliaran saat jam kerja. Meski demikian dia tahu di Jakarta akan sangat sulit menangkap PNS yang membolos.
"Soalnya di Jakarta terlalu luas, bisa aja dia ganti baju di luar sana," kelakarnya.
7. PNS malas akan dicoret
Untuk menghemat anggaran operasional gedung, Ahok
menyarankan penggunaan pekerja dari outsourcing ditekan. Menurutnya,
pegawai tidak boleh hidup bermanja-manja. Contohnya, saking malas untuk
fotocopy berkas pun butuh tenaga office boy (OB).
"PNS suka sekali nggak mau kerja untuk hal kecil, fotocopy pun pakai tenaga outsourcing. Kalau mental pegawai seperti itu coret saja, pindahkan ke kabupaten. Kita keluarkan saja. Gaji PNS Jakarta gede, tapi jangan mental kerja malas," tegas Ahok.
Dia berharap, Pemprov benar-benar memanfaatkan kualitas SDM di lingkungan Pemprov terlebih dulu baru menggandeng pihak swasta.
"Tenaga outsourcing juga kita sesuaikan, kita inikan kelebihan orang, sehingga kerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri nggak perlu di outsourcing kan," katanya.
"PNS suka sekali nggak mau kerja untuk hal kecil, fotocopy pun pakai tenaga outsourcing. Kalau mental pegawai seperti itu coret saja, pindahkan ke kabupaten. Kita keluarkan saja. Gaji PNS Jakarta gede, tapi jangan mental kerja malas," tegas Ahok.
Dia berharap, Pemprov benar-benar memanfaatkan kualitas SDM di lingkungan Pemprov terlebih dulu baru menggandeng pihak swasta.
"Tenaga outsourcing juga kita sesuaikan, kita inikan kelebihan orang, sehingga kerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri nggak perlu di outsourcing kan," katanya.
sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/7-aksi-ahok-tertibkan-pns-di-balai-kota-dki.html
